Penrem 044/Gapo, 3 Mei 2021
Komandan Korem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji S.I.P., S.Sos mengikuti kegiatan Rakor penegakan protokol kesehatan dan penanggulangan covid-19, senin (3/5/2021)
Kegiatan rakor ini bertempat di Ruang Command Center Kantor Gubernur Prov. Sumsel Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Palembang. Yaitu kegiatan Vicon Menindaklanjuti Radiogram Sekjen Kemendagri tentang pelaksanaan Rakor Penegakan Protokol Kesehatan dan Penanggulangan Covid 19 di Daerah.
Turut hadir pada kegiatan rakor tersebut, Gubernur Sumsel H. Herman Deru, S.H., M.M., Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S, Kasdam II Sriwijaya Brigjend TNI Muhammad Zamroni, S.I.P, Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Sumsel Drs.M.Rum,SH,MH., Ka. BIN Daerah Prov. Sumsel Brigjen TNI Armansyah SH, Danrem 044 GAPO Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji, S.I.P, S.Sos., Ka. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumsel Jenderal (Purn) Fachrul Razi melantik Dr Drs H Mukhlisuddin SH, MA, Asisten Administrasi dan Umum Prof. Eduar Juliartha, Ka Dinas Kesehatan Prov. Sumsel Dra. Lesty Nurainy Apt., M.kes, Ka. Pelaksana BPBD Prov. Sumsel H. Iriansyah, S.sos, SKM, M.Kes, Kasat Pol PP Prov. Sumsel H Aris Saputra S.Sos M,Si, Ka Dinas Perhubungan Prov Sumsel Drs.Nelson Firdaus, MM.
Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. dalam arahan nya mentampaikan, Rakor ini dilaksanakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan Covid-19 di Indonesia. Apalagi menurutnya Kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan akhir-akhir ini,”tuturnya
Lebih lanjut mendagri menjelaskan bahwa hal ini diakibatkan masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 adalah konspirasi. Dirinya menyebutkan dari hasil penelitian, masyarakat khususnya yang masuk kategori ekonomi rendah sebanyak 40 persen menganggap bahwa Covid-19 adalah konspirasi. Jadi ini adalah masalah kita bersama. Masyarakat dengan ekonomi rendah ini membutuhkan perhatian ekstra memberikan sosialisasi terkait bahayanya Covid-19,”imbuhnya.
Ini perlu Perhatian semua pihak terutama Kementerian Agama dan Polri untuk memanfaatkan jajaran terus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Begitupun dengan peran seluruh kepala daerah agar terus melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Kita harus segera tindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah di lapangan atas apa yang menjadi kesimpulan pada Rapat Koordinasi ini,”ujar mendagri.
Leave a Reply