Penrem 044/Gapo, 18 Juli 2019
Komandan Korem 044/Gapo Kolonel Arh Sonny Septiono selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi dan antisipasi pengendalian (Karhutla) Semester I Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bertempat di Bertuah Hall Lt.2 Hotel Pangeran Pekanbaru Jln. Jenderal Sudirman No. 371-373 Pekanbaru Riau, Kamis (18/7/2019).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 16 Provinsi yang rawan Karhutla, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, dan Badan Restorasi Gambut. Masing-masing Provinsi diberi kesempatan menyampaikan laporan terkait pengendalian Karhutla di wilayahnya. Dari laporan yang disampaikan tiap-tiap Provinsi, secara umum disimpulkan bahwa pengendalian Karhutla sudah berjalan maksimal. Namun ada beberapa yang menjadi evaluasi seperti masalah perlengkapan peralatan dan anggaran.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Carlo B. Tewu pada rapat koordinasi evaluasi dan antisipasi pengendalian Karhutla semester I 2019 ini meminta agar para Gubernur segera menetapkan status siaga darurat untuk mempermudah upaya pencegahan terutama berkaitan dengan pendanaan dari Pemerintah Pusat.
“Wilayah harus segera tetapkan siaga darurat, karena dari 16 Provinsi baru lima yang menetapkan siaga dururat yaitu Provinsi Riau, Sumsel, Kalteng, Kalsel dan Kalbar. Dan hasil rapat evaluasi pengendalian Karhutla ini sebagai bahan untuk dilaporkan ke Pak Menko Polhukam, kemudian diteruskan ke Presiden”, kata Carlo.
Irjen Pol. Carlo B Tewu juga menjelaskan, Presiden Joko Widodo meminta agar penanganan Karhutla dilakukan sedini mungkin sehingga fokus utama adalah pencegahan. Gubernur cukup melihat dari prakiraan BMKG, jumlah titik panas dan luas Karhutla dalam penetapan status siaga darurat, tanpa perlu menunggu-nunggu Kabupaten/Kota untuk menetapkan status lebih dahulu.
“Supaya Pemda yang sudah menetapkan (status) dapat dengan mudah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Kita sudah sampaikan supaya masing-masing Provinsi segera rapat koordinasi, karena kita prioritaskan pencegahan, berdasarkan info BMKG, khususnya di selatan Indonesia lebih kering sampai Desember masuk musim panas. Kita akan lebih banyak melakukan pencegahan”, katanya.
Selain itu ia juga mengatakan, seperti disampaikan Presiden dimana 99 persen Karhutla disebabkan karena faktor manusia. “Saya kira semua daerah harus menggiatkan program berbasis Desa sesuai yang diharapkan Presiden. Sehingga kedepan masalah Karhutla tidak seolah-olah menjadi tanggung TNI/Polri dan BNPB, tapi juga seluruh komponen masyarakat”, harapnya.
Dengan setiap Provinsi sudah membentuk Tim Satgas Karhutla, Irjen Carlo berharap semua komponen yang terlibat di Satgas memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan Karhutla di wilayahnya masing-masing. “Keterlibatan masyarakat ini penting agar semua masalah Karhutla tidak semata-mata menjadi tugas TNI/Polri,” pungkasnya.
Leave a Reply