Kasdim 0406/Mura Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau

Penrem 044/Gapo, 6 Agustus  2019

Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0406/Mura Mayor Inf B. Hutauruk menghadiri dan menyimak sambutan Wakil Walikota (Wawako) Lubuklinggau H. Sulaiman Kohar dalam menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (ABPD-P) Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

Wawako Lubuklinggau menjelaskan, perubahan APBD tahun 2019 digambarkan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalan rancangan perubahan APBD tahun 2019. “Seperti pos pendapatan daerah lebih didominasi pendapatan dari pemerintah pusat, seperti DAK fisik dan non fisik, dana bagi hasil, dana bantuan operasional sekolah serta dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru, dan didukung oleh dana bagi hasil pajak Provinsi”, jelas Wawako.

Selanjutnya, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pemandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan, beberapa juru bicara fraksi menyampaikan beberapa saran, kritikan dan masukan terkait penyampaian nota keuangan serta RAPBD-P Tahun 2019 tersebut.

Seperti Jubir dari Partai Demokrat, Merizal menyampaikan kalau fraksi Demokrat berharap Walikota dan jajarannya, diharapkan dapat menjalankan program-program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan perubahan pendapatan dan belanja daerah Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2019.

Jubir fraksi Golkar, Neli Murniati menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kerja OPD. “Karena setelah dinilai, ada beberapa OPD sebaiknya digabungkan kembali. Terutama untuk efisiensi anggaran. Jangan sampai, sebagian struktur OPD hanya mengakomodir jabatan esselon saja. Juga disarankan agar dapat diberikan anggaran operasional yang cukup untuk menghindari pungli”, ungkapnya.

Jubir fraksi Bintang Pembangunan, Apri Ahmadi juga mengaku tertarik dengan strategi untuk meningkatkan APBD, khususnya PAD dari sektor retribusi parkir. “Seperti, petugas parkir harus jelas, harus ada karcis parkir sehingga bisa kita hitung dengan jelas. Polanya harus kita ubah, kita hitung sesuai dengan potongan karcis”, tegasnya.